Yayang Ruzaldy berkata, dunia lagi merambah fase penyeimbangan kembali di mana kekuatan ekonomi global tidak lagi sekedar didetetapkan oleh penciptaan raga, namun oleh efisiensi, kreativitas, serta kecepatan inovasi lewat teknologi digital.
Presiden Amerika Serikat( AS) Donald Trump pada Rabu, 2 April 2025 formal sudah menggunakan tarif resiprokal ataupun tarif timbal balik kepada beberapa negeri, tidak terkecuali Indonesia.
Direktur Eksekutif Indonesia Digital and Cyber Institute( IDCI), Yayang Ruzaldy berkata, dunia lagi merambah fase penyeimbangan kembali di mana kekuatan ekonomi global tidak lagi sekedar didetetapkan oleh penciptaan raga, namun oleh efisiensi, kreativitas, serta kecepatan inovasi lewat teknologi digital.
Sebab itu, ia menganjurkan supaya pemerintah Indonesia butuh mendesain ulang kebijakan perdagangan luar negara dengan mengadopsi pendekatan yang mengutamakan digital.
” Dalam mengalami tantangan perang dagang global serta proteksionisme, strategi perdagangan berbasis digital hendak menolong Indonesia memperluas akses pasar internasional tanpa wajib tergantung pada ekspor raga,” kata Yayang dalam keterangannya, Sabtu( 5/ 4/ 2025).
Bagi ia, pemerintah pula butuh membagikan insentif fiskal untuk industri yang mengadopsi teknologi digital, semacam keringanan pajak untuk industri yang mempraktikkan otomatisasi, kecerdasan buatan, ataupun digitalisasi rantai pasok.
” Tidak hanya itu, pembuatan Digital Sovereign Fund ialah langkah strategis buat menunjang investasi di zona teknologi nasional, sehingga mendesak inovasi serta pengembangan ekosistem digital yang mandiri serta berdaya saing besar,” tutur Yayang.
Baca juga : 138slot Situs Rekomendasi
Di sisi UMKM, lanjut ia, wajib bertransformasi jadi bisnis digital- native buat memperluas jangkauan pasar mereka ke tingkatan global. Dengan menggunakan e- commerce lintas negeri, para pelakon UMKM bisa menjangkau konsumen internasional tanpa wajib tergantung pada ekspor konvensional.
” Tidak hanya itu, pemakaian teknologi finansial( tekfin) jadi kunci dalam tingkatkan akses permodalan serta pengelolaan keuangan yang lebih modern. Fintech membolehkan UMKM mendapatkan modal usaha lewat skema kredit digital ataupun blockchain lending, sehingga bisa lebih gampang tumbuh tanpa terkendala keterbatasan akses perbankan tradisional,” jelas Yayang.
Bangun Kemitraan Regional
Pelakon industri serta industri swasta, kata Yayang, wajib mulai mempraktikkan otomatisasi serta kecerdasan buatan dalam rantai pasok mereka. Dengan pelaksanaan teknologi ini, efisiensi operasional bisa bertambah, bayaran penciptaan bisa ditekan, serta energi saing produk di pasar global hendak terus menjadi kokoh.
” Tidak hanya itu, industri pula butuh membangun kemitraan regional lewat platform digital Business- to- Business( B2B). Kerja sama lintas batasan berbasis digital ini membolehkan perusahaan- perusahaan Indonesia buat terus berpartisipasi dalam rantai pasokan global, walaupun di tengah pengetatan kebijakan proteksionisme serta tarif perdagangan,” jelas ia.
Yayang pula berharap para investor dapat memprioritaskan investasi pada industri rintisan teknologi lokal, paling utama yang berfokus pada zona logistik digital serta ekosistem kecerdasan buatan.
Bagi ia, investasi di bidang- bidang ini hendak memesatkan transformasi digital nasional sekalian tingkatkan energi saing Indonesia dalam ekonomi digital global.
” Tidak hanya itu, kerja sama antara modal ventura serta inkubator digital nasional pula butuh didorong. Dengan ekosistem yang kokoh, industri rintisan teknologi di Indonesia bisa tumbuh lebih kilat serta membagikan akibat ekonomi yang signifikan, baik dalam penciptaan lapangan kerja ataupun kenaikan produktivitas industri,” tutur ia.
Dunia akademis, kata Yayang, butuh melaksanakan reformasi kurikulum pembelajaran vokasi serta universitas supaya bisa menciptakan talenta digital yang siap bersaing di industri. Kurikulum yang relevan dengan pertumbuhan teknologi, wajib lekas diimplementasikan buat membenarkan lulusannya siap mengalami tantangan dunia kerja yang terus menjadi terdigitalisasi.
” Tidak hanya itu, para akademisi serta komunitas digital pula wajib aktif dalam riset berbasis informasi serta inovasi kebijakan buat menunjang arah pengembangan digital nasional. Hasil studi ini bisa jadi bawah untuk pemerintah serta zona industri dalam merancang kebijakan serta strategi bisnis berbasis teknologi yang lebih efisien serta berkepanjangan,” pungkasnya.
Prabowo Bahas Tarif Impor AS Bareng Malaysia, Singapore, Filipina, serta Brunei
Presiden Prabowo Subianto bersama 4 pemimpin negeri anggota ASEAN mangulas respons atas kebijakan tarif resiprokal ataupun timbal balik dari Amerika Serikat( AS) yang diumumkan Presiden Donald Trump.
Prabowo melaksanakan telewicara serta bertukar pemikiran dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Sultan Brunei Hassanal Bolkiah, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr, serta Perdana Menteri Singapore Lawrence Wong. Perihal itu diungkapkan oleh Anwar Ibrahim.
” Hari ini aku berkesempatan melaksanakan dialog lewat telepon dengan para pemimpin negara- negara ASEAN, tercantum Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, serta Singapore, buat mendapatkan pemikiran serta mengoordinasikan asumsi bersama menimpa permasalahan tarif timbal balik oleh Amerika Serikat( AS),” tulis Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam akun Instagram@anwaribrahim_my_, dilansir Sabtu( 5/ 4/ 2025).
Ia berkata, hendak terdapat pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN yang diselenggarakan pada minggu depan. Perihal itu selaku tindak lanjut pembicaraan antar pemimpin negeri dalam merespon pelaksanaan tarif resiprokal AS.
” Insyaallah, pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN pekan depan hendak terus mangulas permasalahan ini serta mencari pemecahan terbaik untuk segala negeri anggota,” sambungnya.
Trump sendiri pada Rabu 2 April 2025 kemudian sudah mengumumkan pelaksanaan tarif minimun 10 persen terhadap seluruh impor benda dari segala dunia, tercantum Indonesia yang dikenakan tarif impor 32 persen.
Ada pula tarif resiprokal yang dikenakan AS terhadap negara- negara ASEAN ialah Malaysia serta Brunei Darussalam 24 persen. Filipina 17 persen, Singapore 10 persen, Kamboja 49 persen, Laos 48 persen, Vietnam 46 persen, Myanmar 44 persen, serta Thailand 36 persen.
